KALIANDAPOST.COM- Lampung Selatan menutup kalender 2025 bukan dengan deretan prestasi yang membekas, melainkan dengan tumpukan tanya yang menyesakkan dada. Di atas kertas dan baliho, kabupaten ini tampak sedang bersolek. Namun di balik riasan wajah “pembangunan” itu, tersimpan raga yang keropos dan jiwa yang kesepian karena ditinggal pergi nakhodanya sendiri. Tahun 2025 menjadi saksi bagaimana sebuah daerah seluas 2.000 kilometer persegi lebih ini dikelola layaknya sebuah “proyek sampingan” dari kenyamanan Jakarta dan Bandar Lampung.
Manipulasi Digital: Kehadiran Semu di Balik Algoritma
Jika tolak ukur kepemimpinan adalah estetika media sosial, maka Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, barangkali adalah juaranya. Namun, di tahun 2025, rakyat mulai menyadari bahwa apa yang mereka lihat di layar smartphone adalah “fatamorgana politik”. Postingan video yang tampak merakyat dan hadir di tengah masyarakat nyaris semuanya adalah kumpulan potongan klip dari satu-dua hari kegiatan yang dipadatkan, lalu disebar secara berkala untuk menciptakan kesan sang bupati selalu ada.
Skandal “Kehadiran Gaib” pada acara peresmian kerja sama dengan BSI bertajuk “Lampung Selatan Berhaji dan Doa Bersama” menjadi puncak ironi. Meski Dai Akri Patrio hadir di depan Kantor Bupati, sang pemimpin justru berada di Jakarta. Hebatnya, akun resmi Pemkab dan IG pribadi bupati dengan percaya diri mengunggah narasi seolah ia hadir di lokasi, memanipulasi waktu dan ruang melalui editan foto dan video. Ini bukan sekadar urusan konten, ini adalah penyesatan publik; sebuah upaya menutupi ketidakhadiran fisik dengan kebohongan digital.
Pemimpin “Transit”: Antara HIPMI Jawa Barat dan Kantor yang Sepi
Ironi terbesar tahun 2025 adalah posisi Bupati Lampung Selatan yang merangkap sebagai Ketua Umum HIPMI Jawa Barat. Prioritasnya jelas tidak tertuju pada nasib warga di pelosok Palas, Sragi, atau Rajabasa. Lampung Selatan hanya dijadikan “stempel administrasi”, sementara panggung sesungguhnya ada di tanah Pasundan dan hiruk-pikuk Jakarta.
Catatan protokol menunjukkan fakta yang menyedihkan: dalam satu bulan, kehadiran bupati di kantor pemerintahan Kalianda nyaris bisa dihitung dengan jari satu tangan—maksimal hanya lima kali. Rumah dinas yang seharusnya menjadi simbol kedekatan dengan rakyat kini hanya menjadi bangunan mati tanpa nyawa. Pemimpin kita adalah “Pejabat Transit”. Ia datang hanya untuk menandatangani berkas, lalu terbang kembali ke kenyamanan luar daerah. Akibatnya, kebijakan diambil tanpa menyentuh tanah, dan aspirasi rakyat hanya berakhir menjadi tumpukan kertas di meja ajudan yang berdebu.
Pembangunan Musiman: Aspal yang Cepat Menguap
Rekonstruksi jalan yang dipamerkan sepanjang 2025 tak lebih dari proyek pemoles citra. Rakyat sudah hafal polanya: proyek muncul saat anggaran cair, dan hancur lebur saat hujan pertama turun. Banyak ruas jalan yang dibangun pada periode 2022-2024 kini sudah kembali ke bentuk asalnya: lubang, retak, dan bergelombang.
Ke mana perginya tanggung jawab hukum dan masa pemeliharaan? Tampaknya, tanggung jawab itu ikut terkubur bersama aspal yang mengelupas. Pembangunan di Lampung Selatan tahun ini bukan soal kualitas atau ketahanan, melainkan soal penyerapan anggaran yang minim pengawasan. Tanpa kehadiran bupati di lapangan untuk menindak kontraktor nakal, pengembang merasa bebas mengerjakan proyek “asal jadi”.
Tragedi Fiskal: APBD Defisit, PAD Mati Suri
Di balik gaya kepemimpinan yang elit dan glamor, “dapur” Lampung Selatan sedang dalam kondisi kritis. Tahun 2025 ditutup dengan catatan defisit anggaran yang mengkhawatirkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak menunjukkan progres berarti, mencerminkan kegagalan dalam berinovasi dan menggali potensi lokal.
Daerah ini terjebak dalam pola belanja birokrasi yang gemuk namun kikir dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program bantuan sosial dan Makan Bergizi Gratis memang berjalan, namun itu hanyalah “obat pereda nyeri” sementara. Masyarakat diberi bantuan pangan untuk menutupi fakta bahwa lapangan kerja sulit didapat dan kemandirian ekonomi daerah sedang dikuras habis tanpa visi jangka panjang.
Birokrasi yang Kehilangan Tauladan
Ketika nakhoda jarang berada di anjungan, maka awak kapal akan bekerja tanpa arah. Pelayanan publik di Lampung Selatan masih mempertahankan ciri khas lamanya: lambat, berbelit, dan minim empati. Aparat birokrasi bekerja dalam mode “autopilot” tanpa pengawasan langsung yang ketat.
Sementara itu, suara-suara kritis dari LSM dan aktivis justru dianggap sebagai gangguan stabilitas, bukan sebagai cermin untuk berbenah. Tanpa kritik, kekuasaan yang jarang berkantor ini akan terus terbuai oleh laporan-laporan manis dari para bawahan yang juga asyik dengan dunianya sendiri.
Refleksi 2026: Mengembalikan Marwah Kalianda
Lampung Selatan tidak kekurangan potensi; yang kurang adalah kejujuran dan kehadiran fisik pemimpinnya. Tahun 2026 tidak boleh lagi diisi oleh narasi-narasi indah di media sosial yang berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.
Rakyat mulai lelah dibohongi oleh foto peresmian dan video editan. Pembangunan sejati bukan tentang seberapa banyak papan proyek yang berdiri, melainkan seberapa lama manfaatnya bisa dirasakan dan seberapa sering pemimpinnya mencium bau debu jalanan yang rusak bersama rakyatnya. Jika Bupati Egi lebih bangga dengan jabatan organisasinya di Jawa Barat ketimbang tanggung jawabnya di Lampung Selatan, maka rakyatlah yang paling dirugikan.
Sebab, jika jalan rusak lebih cepat dari ingatan publik dan bupati lebih sering terlihat di Jakarta ketimbang di Kalianda, maka yang sedang hancur bukan hanya infrastruktur, tetapi marwah pemerintahan dan kepercayaan rakyat yang paling mendasar.(*)
Tulisan di atas adalah Editorial KaliandaPost, 29 Desember 2025, dihimpun oleh tim redaksi berbasis jurnalisme data.
