KALIANDAPOST.COM- Peringatan satu tahun kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Egi-Syaiful, yang seharusnya menjadi momen refleksi capaian, justru diwarnai gelombang protes besar. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus dan BEM se-Lampung Selatan menduduki depan Kantor Bupati sejak Senin siang (23/2/2026) hingga malam hari.
Aksi yang berlangsung heroik ini diwarnai pembakaran ban dan orasi tajam yang menyebut masa jabatan satu tahun ini sebagai “Rapor Merah.”
Suasana memanas ketika Bupati diduga tidak berada di ruang kerjanya. Meski pemerintah daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra, M. Darmawan, sempat mengundang mahasiswa untuk beraudiensi di dalam gedung, tawaran tersebut ditolak mentah-mentah.
“Kami datang membawa aspirasi rakyat. Jika bupati tidak menemui kami, ini bentuk pengabaian terhadap suara masyarakat dan mencederai nilai demokrasi,” tegas Nico, Ketua PMII Lampung Selatan, di tengah kerumunan massa.
Ketegasan serupa diteriakkan oleh Dwi Silviana, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalianda. Dari atas mobil komando, ia menyoroti janji kampanye yang dianggap masih menjadi fatamorgana. “Infrastruktur jalan banyak yang belum diperbaiki. Kami tidak butuh seremoni, kami butuh bukti!” serunya.
Mahasiswa membawa dokumen tuntutan yang disebut sebagai instrumen penyelamat Lampung Selatan. Berikut adalah 7 Poin Utama yang menjadi tuntutan mutlak:
- Pemerintahan Inklusif: Transparansi penuh, stop kesan “pemerintahan tertutup.”
- Investasi SDM: Beasiswa penuh putra daerah untuk jenjang S1, S2, hingga S3.
- Kesejahteraan Tenaga Kerja: Kepastian hukum bagi Tenaga Kerja Lokal (TKL) di lingkungan Pemkab.
- Perbup Kuota 80%: Kewajiban perusahaan di Lamsel menyerap minimal 80% pekerja lokal agar putra daerah tidak jadi penonton.
- Efisiensi Birokrasi: Reformasi struktur demi pelayanan publik yang tidak berbelit.
- Pemerataan Infrastruktur: Perbaikan jalan dan program rumah layak huni yang berkeadilan.
- Sikat Pungli: Pembersihan praktik pungutan liar di sektor perizinan dan instansi lainnya.
Simbol perlawanan semakin terlihat saat waktu berbuka puasa tiba. Alih-alih membubarkan diri, massa memilih bertahan dan melakukan buka bersama di atas trotoar dan aspal jalan depan kantor pemerintahan.
Meski pihak kepolisian sempat memberikan imbauan bubar karena izin aksi hanya berlaku hingga pukul 18.00 WIB, massa bersikeras bertahan hingga dini hari jika tidak ada kepastian. Situasi baru mereda setelah hujan deras mengguyur lokasi, yang memaksa massa mundur secara teratur namun dengan ancaman yang lebih besar.
“Kami berikan ultimatum 2×24 jam. Jika Bupati tetap enggan menemui kami, kami akan kembali dengan gelombang massa yang jauh lebih besar,” tutup kordinator lapangan aksi.(*)
