KALIANDAPOST- Mal Pelayanan Publik (MPP) Lampung Selatan tengah menjadi sorotan tajam. Fasilitas yang sedianya diresmikan untuk memangkas birokrasi, kini justru menuai gelombang keluhan dari warga yang merasa “dipingpong” oleh prosedur yang tidak konsisten dan sikap petugas yang dinilai kurang profesional. Terkesan mempersulit warga.
Keluhan muncul dari Kartini, warga yang hendak mengurus Akta Kematian ayahnya di Loket 6. Meski membawa dokumen lengkap dan surat pengantar kelurahan, ia dijegal aturan surat kuasa hanya karena berstatus anak menantu.
“Sudah bawa surat pengantar kelurahan, tapi diminta surat kuasa. Pas dibuatkan surat kuasa bermaterai, diminta lagi harus diketahui Lurah. Padahal rumah saya jauh, kenapa informasinya tidak jelas dari awal?” keluh Kartini.
Senada dengan itu, Nurhabibah menceritakan pengalaman emosionalnya saat mengurus Akta Kelahiran. Ia sempat dipaksa membawa ‘Buku Pink’ (KIA) hingga dituding kelahirannya ‘ilegal’. Namun, saat buku tersebut dibawa, petugas justru mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang.
“Setelah saya bawa lengkap, petugasnya malah bilang Buku Pink itu nggak butuh, yang penting berkas utama saja. Padahal kemarin gara-gara itu saya ditolak. Benar-benar bikin emosi,” ungkap Nurhabibah.
Kondisi di lapangan ini berbanding terbalik dengan sejarah dan tujuan awal pembentukan MPP Lampung Selatan. Sebagai informasi, MPP Lampung Selatan merupakan salah satu dari empat MPP di Sumatera yang diresmikan serentak oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas.
Berdasarkan catatan sejarahnya, MPP yang berlokasi di Simpang Fajar, Desa Kedaton, Kalianda ini telah melakukan uji coba pelayanan sejak 2 Januari 2023. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa, saat itu menekankan bahwa MPP adalah wujud nyata reformasi birokrasi yang seharusnya memberikan dampak langsung pada perbaikan kualitas layanan dan ekonomi daerah.
Dengan fasilitas yang dirancang untuk menampung 228 jenis pelayanan dari 15 perangkat daerah serta 12 instansi vertikal (BUMN/BUMD), MPP Lampung Selatan diharapkan menjadi garda terdepan pelayanan yang humanis dan terintegrasi.
Inkonsistensi yang Mencederai Citra Daerah
Sayangnya, visi besar “Pelayanan Terpadu” tersebut kini tercoreng oleh perilaku oknum petugas loket. Alih-alih menyokong pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan perizinan dan administrasi, birokrasi yang berbelit justru menciptakan citra negatif bagi reformasi birokrasi di Lampung Selatan.
Warga kini menanti tindakan tegas dari pimpinan daerah dan kepala dinas terkait untuk mengevaluasi kinerja petugas di garda terdepan. Jangan sampai gedung megah yang dibangun dengan APBD ini hanya menjadi monumen birokrasi yang kaku, alih-alih menjadi solusi bagi kebutuhan rakyat. Yang ada justru mempersulit masyarakat. (red)
