KALIANDA, KALIANDA POST – Di penghujung tahun 2025, Aula Dekranasda Lampung Selatan menjadi saksi seremoni penyaluran bantuan hibah mesin produksi bagi 17 pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), Senin (29/12/2025). Namun, di balik senyum para penerima manfaat, terselip narasi besar tentang “pemerintahan titipan” dan kondisi dapur daerah yang sedang tidak baik-baik saja.
Bupati Lagi-Lagi Absen, Staf Ahli Jadi “Bemper”
Meski acara ini diklaim sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah, sosok Bupati Radityo Egi Pratama kembali tidak menampakkan batang hidungnya. Bupati yang juga menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI Jawa Barat tersebut memilih untuk mewakilkan kehadirannya kepada Staf Ahli Bidang Keuangan, Achmad Herry.
Ketidakhadiran Bupati di momen-momen krusial akhir tahun ini memperkuat catatan kritis publik mengenai gaya kepemimpinan absentee (absen). Achmad Herry, saat membacakan sambutan bupati, menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Namun, publik bertanya-tanya: mungkinkah pemerintah benar-benar hadir jika sang nakhoda lebih betah di Jakarta atau Bandung ketimbang di Kalianda?
Menunggu Delapan Tahun di Tengah Defisit APBD
Salah satu momen mengharukan sekaligus ironis muncul dari pengakuan Khaja Muda Sai Saka, pelaku IKM asal Desa Kuripan. Ia mengaku harus menunggu selama delapan tahun hanya untuk mendapatkan bantuan peralatan produksi. Penantian panjang ini menjadi bukti betapa lambatnya birokrasi merespons kebutuhan akar rumput di tahun-tahun sebelumnya.
Namun, di sisi lain, penyaluran hibah barang ini memicu pertanyaan mengenai skala prioritas anggaran. Di tengah laporan APBD Lampung Selatan 2025 yang mengalami defisit mengkhawatirkan dan PAD yang mati suri, Pemkab justru jor-joran dalam program hibah yang bersifat seremoni.
“Kami mendukung ekonomi kerakyatan, tapi jangan sampai bantuan mesin jahit dan oven ini hanya jadi ‘lipstik’ untuk menutupi borok fiskal daerah yang sedang berdarah-darah,” ungkap Syafei, dosen STAI sekaligus seorang pengamat kebijakan publik lokal kepada Kalianda Post.
Bantuan Barang vs Kemandirian Ekonomi
Kepala Bidang Perindustrian, Ahmadin, merinci bantuan berupa mesin jahit, obras, hingga mesin spinner. Tujuannya mulia: meningkatkan produktivitas. Namun, tanpa pendampingan pasar dan iklim usaha yang kondusif—terutama dengan infrastruktur jalan yang hancur di berbagai kecamatan—alat-alat canggih ini dikhawatirkan hanya akan menjadi pajangan di rumah warga.
Bagaimana IKM bisa bersaing jika biaya logistik mahal akibat jalan yang rusak lebih cepat dari baliho bupati? Bagaimana ekonomi bisa bangkit jika pimpinannya lebih sibuk mengurus organisasi di luar daerah daripada duduk di kantor untuk memikirkan inovasi PAD?
Catatan Akhir Tahun: Ekonomi Gincu
Refleksi akhir tahun 2025 Lampung Selatan menunjukkan pola yang konsisten: Pemerintah sangat gemar dengan kegiatan bagi-bagi barang yang bisa difoto dan diunggah ke media sosial dengan narasi “Peduli Rakyat”. Namun, mereka tampak gagap dalam menangani masalah struktural seperti banjir di Natar yang tak kunjung usai, jalan raya yang menyerupai kubangan, hingga defisit anggaran yang membayangi gaji pegawai di tahun 2026.
Seremoni di Aula Dekranasda ini adalah penutup tahun yang cantik secara visual, namun rapuh secara substansi. Lampung Selatan tidak butuh pemimpin yang hanya hadir lewat “staf ahli” dan mesin jahit, ia butuh pemimpin yang ada di kantor, menetap di rumah dinas, dan berani membereskan dapur daerah yang sedang berantakan.(*)
